Jakarta Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terus menunjukkan komitmen kuat aparat penegak hukum dalam menjunjung tinggi kepastian hukum dan profesionalitas. Pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Polisi Militer dinilai sebagai langkah yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyatakan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang telah diatur secara jelas. Dalam konteks ini, apabila terduga pelaku merupakan prajurit TNI aktif, maka proses hukum menjadi kewenangan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Pelimpahan perkara ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara terkoordinasi dan menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Ini adalah bentuk nyata dari tertib hukum yang berjalan dengan baik, ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional yang memiliki kedudukan setara dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengan dasar hukum yang kuat, proses hukum terhadap prajurit aktif dipastikan berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalitas.
Selamat juga menegaskan bahwa peradilan militer memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan putusan yang tegas dan proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses hukum dijalankan secara serius dan berorientasi pada penegakan keadilan.
Selain itu, proses persidangan tetap memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan keterangan, sehingga hak-hak korban tetap terlindungi secara optimal. Mekanisme hukum yang berjalan juga memastikan adanya pengawasan serta tahapan lanjutan seperti banding dan kasasi di bawah Mahkamah Agung.
