Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota hingga pelosok desa, sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar setiap kota dan kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden yang harus direalisasikan secara bertahap. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema pembangunan berkelanjutan guna memastikan program ini dapat menjangkau seluruh daerah.
“Presiden meminta setiap kota dan kabupaten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Ini adalah perintah yang harus dilaksanakan, tinggal menyesuaikan dengan tahapan pembangunan yang berjalan,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap kedua yang mencakup 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026, menggantikan fasilitas rintisan yang telah digunakan sejak pertengahan 2025.
Pemerintah juga membuka peluang bagi daerah yang belum terakomodasi pada tahap kedua untuk masuk dalam tahap pembangunan berikutnya, dengan catatan kesiapan administrasi dan legalitas lahan telah terpenuhi.
Agus menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan lahan yang telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah agar proses pembangunan dapat segera dilakukan.
“Jika suatu daerah belum masuk tahap kedua, masih ada peluang di tahap ketiga, selama persyaratan lahan sudah jelas dan siap dibangun,” katanya.
