Oleh : Abdul Razak)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase krusial: penguatan tata kelola sekaligus integrasi dengan sistem ketahanan pangan nasional berbasis lokal. Dalam konteks ini, MBG tidak lagi sekadar program pemenuhan gizi, melainkan instrumen strategis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat rantai pasok pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rencana pemerintah meresmikan pusat kendali atau National Command Center MBG pada pertengahan Mei 2026 menjadi langkah penting dalam memperbaiki koordinasi program berskala nasional ini. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan bahwa pusat komando tersebut akan menjadi simpul utama pengendalian pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Ia menyebut peluncuran direncanakan sekitar 17 Mei 2026 dan akan berlokasi di Kemenko Pangan.
Menurut Nani, keberadaan command center bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, langkah ini juga difokuskan pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah, kata dia, pada 2026 menaruh perhatian besar pada aspek kualitas, bukan sekadar ekspansi program. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok rentan yang membutuhkan jaminan keamanan dan kualitas pangan yang tinggi.
Upaya pembenahan tersebut terlihat dari langkah tegas pemerintah terhadap SPPG yang bermasalah. Tercatat sebanyak 1.789 SPPG diberhentikan sementara hingga 24 April 2026 akibat persoalan seperti kasus keracunan makanan dan standar higienitas yang tidak terpenuhi. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 3.000 SPPG. Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada sejumlah permasalahan kompleks yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kemungkinan relokasi dapur layanan.
Langkah korektif ini patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah m
