Oleh : Gavin Asadit )*
Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika geopolitik global, hingga fluktuasi harga pangan dunia, pemerintah menempatkan penguatan sektor pangan sebagai fondasi utama menuju kemandirian bangsa. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memegang peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pangan di tingkat lapangan.
Pemerintah pusat menyadari bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara terpusat semata. Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis, potensi pertanian, hingga pola konsumsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Pada 2026, pemerintah memperkuat langkah penguatan ketahanan pangan melalui sejumlah regulasi baru yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Aturan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga penyelesaian berbagai hambatan di daerah.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, melainkan menjadi aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan program pangan sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemandirian bangsa. Pemerintah menilai bahwa kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan distribusi pangan menjadi prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
