Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peresmian 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa peresmian ratusan SPPG tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kecukupan gizi dan ketahanan pangan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat dan mampu bersaing di masa depan.
Polri berkomitmen mendukung penuh kebijakan Presiden RI melalui pengoperasian 166 SPPG. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden karena pemenuhan gizi dan ketahanan pangan merupakan dasar utama dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan kompetitif, ujar Irjen Pol. Nurworo Danang.
Data Satgas MBG Polri hingga pertengahan Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.376 SPPG telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 736 unit telah aktif beroperasi dengan cakupan layanan mencapai sekitar 1,84 juta penerima manfaat dan menyerap hampir 36.800 tenaga kerja. Selain itu, 172 unit masih dalam tahap persiapan operasional, sedangkan 468 unit lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk di wilayah terpencil.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG (Organoleptik) untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam program tersebut. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sistem digital itu dirancang agar proses pengawasan tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga melibatkan sekolah dan posyandu.
Pengawasan kualitas makanan tidak lagi hanya bergantung pada pihak internal, melainkan turut melibatkan penerima manfaat agar standar makanan yang disajikan tetap terjaga, kata Sony Sonjaya.
