Jakarta Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan pada sejumlah sektor industri. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas (satgas), penguatan perlindungan pekerja, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi potensi PHK akibat gejolak ekonomi global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui satgas yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Kami melakukan mitigasi lewat satgas. Pemerintah tentu tidak ingin ada PHK besar-besaran. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap terlindungi, ujarnya.
Afriansyah menambahkan bahwa pemerintah saat ini berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan tenaga kerja. Ia optimistis kondisi ekonomi nasional masih cukup terkendali dan mampu menghadapi berbagai tekanan global melalui kebijakan yang adaptif.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ketenagakerjaan di berbagai sektor. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menangani PHK, tetapi juga memperkuat pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membuka peluang kerja baru melalui berbagai program strategis nasional.
Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait isu badai PHK. Karena itu pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi dan penguatan perlindungan pekerja, kata Yassierli.
Di daerah, pemerintah juga bergerak cepat menangani dampak PHK. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut sekitar 1.600 pekerja di Jawa Tengah terdampak PHK dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah terus melakukan pendampingan, memastikan hak pekerja terpenuhi, serta membuka akses pelatihan dan penempatan kerja baru.
