Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan stimulus di sektor transportasi selama periode libur sekolah sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain untuk mempermudah mobilitas warga, stimulus ini diharapkan dapat mendongkrak perputaran ekonomi dan menggerakkan aktivitas pariwisata di berbagai daerah.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat domestik. Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran bagi program tersebut.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp190 miliar untuk program diskon transportasi selama masa libur sekolah, ujar Airlangga.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan berbagai insentif pada moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat selama masa liburan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya perjalanan sehingga masyarakat memiliki ruang belanja yang lebih besar untuk kebutuhan lainnya. Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik ke berbagai destinasi di Indonesia.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, mengapresiasi langkah pemerintah yang merilis paket stimulus ekonomi di sektor transportasi menjelang libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang telah merencanakan perjalanan bersama keluarga.
Kabar gembira sekaligus melegakan datang bagi Anda yang sudah merencanakan liburan keluarga di tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, insentif ini mencakup potongan harga tiket kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga diskon pajak bandara (airport tax) untuk pesawat terbang, kata Sofwan.
Stimulus transportasi dinilai memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian nasional. Selain membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kebijakan ini mendorong peningkatan permintaan berbagai produk dan jasa pendukung, memperkuat sektor pariwisata, serta memperluas perputaran ekonomi di daerah.
