JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta terhindar dari praktik penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikelola secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” kata Gibran
Ia menjelaskan bahwa penguatan tata kelola program prioritas menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain fokus pada pelaksanaan MBG, pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.
Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada kalangan mahasiswa yang memberikan masukan secara konstruktif terhadap berbagai program pemerintah. Menurutnya, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi elemen penting dalam mendorong perbaikan kebijakan.
“Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ke sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, Wakil Presiden turut mengajak perwakilan mahasiswa untuk melihat langsung implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai pengawasan yang ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan agar tujuan utama peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai.
“Jangan sampai yang menikmati program ini justru pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujar Rapidin dalam kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Kabupaten Samosir.
Menurutnya, program tersebut harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran sehingga manfaat program tidak dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran.
Komitmen pemerintah pusat dan dukungan legislatif menunjukkan bahwa pengawasan terhadap program prioritas nasional menjadi agenda penting dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memastikan berbagai program strategis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
