Jakarta – Masyarakat didorong menjaga ruang digital tetap sehat dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan konten provokatif terkait demonstrasi mahasiswa. Kemampuan memeriksa sumber, waktu, dan konteks informasi diperlukan agar aspirasi mahasiswa tidak dimanfaatkan untuk memicu polarisasi dan kegaduhan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perkembangan teknologi telah memperluas kesempatan masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko penyebaran hoaks, disinformasi, serta konten yang dimanipulasi.
“Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik,” ujarnya.
Menurut Puan, informasi palsu atau konten yang dilepaskan dari konteks dapat mengaburkan batas antara kritik konstruktif dan provokasi. Kondisi itu berpotensi memperuncing perbedaan sekaligus membentuk persepsi publik berdasarkan informasi yang keliru.
“Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak,” ujarnya.
Analis Komunikasi Politik Silvanus Alvin turut menyoroti beredarnya kembali video lama demonstrasi mahasiswa yang dikemas seolah-olah sebagai peristiwa terbaru. Kesamaan narasi pada sejumlah akun dinilai patut diwaspadai karena dapat digunakan untuk menggiring opini publik.
“Entah apa maksud dan tujuannya, banyaknya video demo lama yang diviralkan kembali menunjukkan sebuah pola yang patut diduga bertujuan untuk menggiring opini publik. Apalagi meskipun akun-akunnya berbeda, narasi yang dikeluarkan seragam,” kata Alvin.
Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi hanya karena telah dibagikan secara luas. Publik perlu membandingkan unggahan media sosial dengan pemberitaan media pers yang kredibel dan menerapkan standar jurnalistik.
“Dalam konteks ini, masyarakat harus mau melakukan check and recheck yakni mencocokkan dan memeriksa kembali kebenaran suatu informasi, berita, atau data angka,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan bahwa penyebaran video lama dengan keterangan yang menyesatkan dapat mengganggu persatuan.
