Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Karhutla Terpadu dari Kalimantan hingga Sumatera
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dan langkah nyata dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Setelah memimpin langsung penanganan karhutla di Kalimantan, Presiden Prabowo kini menginstruksikan perluasan penanganan terpadu ke wilayah Sumatera. Langkah sigap dan terukur ini membuktikan dedikasi pemerintahan yang berkuasa dalam menghadirkan solusi konkret dan cepat atas persoalan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan tidak boleh setengah-setengah. Kebutuhan di lapangan harus segera dipenuhi agar api cepat padam dan tak kembali berkobar. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat strategis di Posko Aju Penanganan Karhutla.
“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah, kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” tegas Presiden.
Instruksi Presiden segera ditindaklanjuti dengan langkah taktis di lapangan. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa perintah Presiden bukan sekadar arahan, melainkan eksekusi tuntas di lapangan yang melibatkan seluruh elemen.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy.
Tidak hanya fokus pada pemadaman, pemerintah juga memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang sengaja memicu kebakaran, baik individu maupun korporasi, sebagaimana arahan Presiden.
“Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” ucap Prasetyo.
