Jakarta Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan kecukupan gizi. Seiring perluasan program, pemerintah juga menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti standar yang telah ditetapkan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Program MBG harus menghadirkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar yang telah ditetapkan karena ini menyangkut kesehatan generasi penerus bangsa,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, pemerintah juga terus meningkatkan pengawasan operasional SPPG sekaligus memperkuat tata kelola program agar semakin transparan dan akuntabel. Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar dan terus mengalami peningkatan.
Transparansi menjadi elemen penting dalam penguatan MBG. Keterbukaan mengenai standar pelayanan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana program dijalankan sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kualitas layanan.
Selain aspek gizi, MBG juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sudaryono menegaskan seluruh SPPG wajib menyerap bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP), sehingga petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM memperoleh kepastian pasar.
“SPPG harus membeli bahan pangan sesuai harga acuan pemerintah. Dengan begitu, petani mendapatkan harga yang layak, sementara masyarakat tetap memperoleh manfaat dari stabilitas pasokan dan harga pangan,” katanya.
