Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap kredibel sekaligus mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program prioritas nasional. Pengelolaan fiskal yang sehat dinilai penting untuk memastikan belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara merupakan arahan penting Presiden. Menurutnya, APBN harus dikelola secara hati-hati agar tetap memiliki ruang fiskal yang memadai dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan, APBN yang sehat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kredibilitas tersebut menjadi fondasi agar kebijakan fiskal berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian bagi perekonomian.
“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ucapnya.
Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di antaranya dengan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen guna mempertahankan disiplin fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berkembang.
Sejalan dengan itu, Anggota DPR RI Habib Idrus Al Jufri menilai pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan masyarakat. Maka, kesehatan APBN harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu mempertahankan daya beli masyarakat.
“APBN harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Idrus.
Ia mendorong penguatan kualitas belanja negara sehingga anggaran lebih banyak diarahkan kepada program produktif dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
