JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.
Kedua siswi, Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Sitonga Febiola, kini menjalani perawatan di RSCM setelah sebelumnya mendapat penanganan medis di Sumatra Utara. Pemindahan pasien dilakukan menggunakan pesawat komersial dengan pendampingan orang tua dan tenaga medis.
Budi mengatakan pembentukan tim ahli dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, termasuk RSCM dan RS Harapan Kita, untuk memastikan pasien memperoleh pemeriksaan dan penanganan yang lebih komprehensif.
“Saya sudah mengumpulkan tim RSCM karena sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Presiden (Gibran Rakabuming),” kata Budi.
Tim tersebut melibatkan dokter spesialis anak, ahli neurologi anak, psikiater anak, serta dokter yang memiliki keahlian di bidang penyakit dalam. Menurut Budi, pemeriksaan neurologi diperlukan karena terdapat aspek yang berkaitan dengan sistem saraf. Sementara keterlibatan psikiater anak dilakukan agar kondisi pasien dapat diperiksa secara menyeluruh.
Budi mengatakan tim ahli RSCM saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien. Ia memperkirakan hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Mereka sudah bekerja, harusnya hasilnya sebentar lagi keluar. Kenapa saya tidak mau berspekulasi? Karena lebih baik ahli yang menjawab,” tegasnya.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution sebelumnya menyampaikan bahwa pemindahan kedua pasien merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan korban memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasien mendapat pemeriksaan, dan penanganan medis lebih lanjut secara optimal,” kata Bobby.
Di sisi lain, pemerintah menilai penanganan kasus dugaan keracunan MBG perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk aspek keamanan pangan dan pengawasan, agar kejadian serupa dapat dicegah.
Pengamat komunikasi Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan respons pemerintah terhadap korban perlu diteruskan dengan pembenahan tata kelola.
“Pemerintah menunjukkan bahwa negara terus hadir di saat rakyatnya tengah tertimpa musibah,” ujar Ari.
Menurut dia, perhatian terhadap korban harus berjalan beriringan dengan evaluasi sistem dan mekanisme penanganan sehingga respons terhadap persoalan MBG tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi menghasilkan perbaikan kebijakan yang terukur. (*/rls)
