Pemerintah Siapkan Lokapasar MBG untuk Jamin Keamanan Bahan Baku
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan gagasan pembangunan lokapasar atau marketplace khusus untuk mendukung pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memastikan keamanan, kualitas, ketersediaan, serta keterlacakan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar MBG diperlukan agar proses pengadaan bahan baku dapat dikontrol dengan lebih baik. Menurutnya, sistem tersebut juga diharapkan membantu SPPG memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang sesuai standar dan dalam kondisi segar.
“Makanya salah satu caranya saya mau membangun marketplace supaya bisa dikontrol,” kata Sudaryono di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jawa Timur.
Sudaryono menjelaskan, ketersediaan bahan baku menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas makanan MBG. Ia mencontohkan sejumlah daerah di luar Jawa yang masih menghadapi keterbatasan stok ayam beku maupun ayam dingin sehingga berpotensi menyulitkan SPPG mendapatkan bahan pangan yang memenuhi standar kesegaran.
“Ada daerah di luar Jawa, beberapa kabupaten itu stok ayam frozen atau ayam dinginnya hampir tidak ada sehingga kemudian menyebabkan orang membelinya asal, kadang ayamnya sudah tidak fresh dan lain sebagainya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai digitalisasi pengadaan MBG juga dapat membuka akses pasar lebih luas bagi UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pemasok lokal.
“Lokapasar MBG jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar, UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal harus menjadi pemain utama, bukan sekadar penonton dalam rantai pasok MBG,” tegas Evita.
Evita juga mendorong penerapan sistem verified seller untuk menjamin transparansi, kualitas, dan akuntabilitas. Namun, ia meminta proses verifikasi tetap mudah diakses pelaku usaha kecil melalui pendampingan.
Menurut Evita, pengadaan bahan pangan lokal sepanjang memenuhi standar dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Kebutuhan beras, ayam, telur, daging, minyak goreng, dan susu dalam jumlah besar dinilai dapat memperluas pasar sekaligus memperkuat rantai pasok pangan daerah.
“Bagi UMKM, arus kas adalah urat nadi usaha, karena itu sistem pembayaran harus transparan, cepat, dan memiliki batas waktu yang jelas,” katanya.
