Oleh: Hendra Gunawan
Kesiapsiagaan bencana semakin penting ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi warga, bukan sekadar langkah darurat setelah bencana terjadi. Pengalaman berbagai kejadian menunjukkan bahwa kecepatan respons harus berjalan beriringan dengan pencegahan, mitigasi, penguatan logistik, dan pemulihan kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut terlihat dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat meninjau Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta Forkopimda dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk mempercepat pencarian korban, memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, serta memulihkan akses masyarakat. Menurut Gibran Rakabuming, penanganan banjir tidak boleh berhenti ketika air telah surut karena lumpur, pasir, batu, kayu, dan material longsoran masih dapat menghambat aktivitas warga. Karena itu, pembersihan permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, dan fasilitas umum perlu menjadi perhatian agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan.
Wapres juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap hujan dan longsor susulan dengan memperkuat koordinasi bersama BMKG serta memastikan informasi risiko diterima masyarakat secara mudah dipahami. Perhatian terhadap sektor pertanian juga menunjukkan bahwa pemulihan bencana harus melihat keberlanjutan ekonomi warga. Gibran Rakabuming menilai Solok merupakan salah satu lumbung pangan Sumatera Barat dan nasional sehingga pemulihan lahan pertanian perlu diprioritaskan agar petani dapat kembali beraktivitas.
Perlindungan warga juga menyangkut kondisi ekonomi rumah tangga terdampak. Karena itu, Gibran Rakabuming meminta warga yang memiliki cicilan pada PNM Mekaar maupun bank-bank Himbara memperoleh keringanan selama masa kebencanaan. Ia juga meminta Bupati Solok mendata warga yang membutuhkan restrukturisasi pembiayaan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berbicara mengenai evakuasi dan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk bangkit setelah keadaan darurat.
Sejalan dengan itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. menegaskan perlunya strategi kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui pencegahan, mitigasi risiko, dan penguatan sistem logistik kesehatan. Menurut Pangarso Suryotomo, karakteristik bencana Indonesia yang berbeda-beda, ditambah kondisi geografis sebagai negara kepulauan, luas wilayah, serta keragaman risiko, membuat pola penanganan tidak dapat diseragamkan.
Perencanaan harus memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, akses layanan, dan kebutuhan kesehatan sehingga jenis serta jumlah logistik dapat dipersiapkan sebelum tim melakukan respons. Perubahan paradigma dari pola yang dahulu cenderung responsif menuju pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
