Indonesia Tegaskan Penegakan HAM Papua Berjalan Sesuai Mekanisme Hukum Melalui Forum PBB
JAKARTA Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tuduhan mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua tidak menggambarkan kondisi secara utuh. Penegasan tersebut disampaikan Indonesia melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, sebagai respons terhadap pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua.
Indonesia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pemerintah juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia.
Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia, demikian pernyataan delegasi Indonesia dalam forum PBB.
Pemerintah meminta komunitas internasional melihat dinamika Papua berdasarkan kondisi di lapangan secara menyeluruh. Indonesia menyoroti bahwa masyarakat sipil juga menghadapi ancaman kekerasan kelompok bersenjata. Sejumlah kasus yang disampaikan meliputi pembunuhan tiga ASN yang sedang menyalurkan bantuan ternak, penembakan terhadap pengemudi angkutan bahan pokok, serta penyanderaan dan penculikan perempuan dan anak-anak di Kabupaten Mimika.
Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai, tegas delegasi Indonesia. Pemerintah menilai perlindungan terhadap hak hidup dan rasa aman masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Di tingkat parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua perlu didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong dialog langsung agar kondisi Papua tidak dipahami hanya berdasarkan informasi yang terbatas.
Sebagai bentuk keterbukaan, Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan mengundang parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon untuk berkunjung langsung ke Papua. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan hukum, perlindungan HAM, serta pembangunan di wilayah tersebut.
