Dari Pusat Hingga Daerah, Cepat, Tegas, dan Terukur: Mitigasi Bencana Hidrometeorologi
Oleh: Alexander Royce*)
Bencana hidrometeorologi tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kejadian yang sepenuhnya datang tanpa tanda. Perubahan pola musim, anomali cuaca, dan dinamika atmosfer membuat risiko banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan hadir dengan karakter yang semakin beragam. Karena itu, ukuran kesiapan negara bukan sekadar seberapa cepat bantuan tiba setelah bencana, melainkan seberapa dini risiko dikenali dan seberapa terukur langkah pencegahannya.
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologis. Kondisi itu berkaitan dengan El Nińo yang berada pada intensitas sangat kuat dan fase positif Indian Ocean Dipole. Pada saat yang sama, sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Artinya, Indonesia menghadapi masa transisi yang menuntut kewaspadaan terhadap risiko kering sekaligus ancaman bencana hidrometeorologi basah.
Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, dalam forum APEKSI di Bogor, menekankan bahwa pemerintah daerah perlu membaca perubahan kondisi cuaca sebagai persoalan tata kelola risiko. Kesiapsiagaan tidak cukup berhenti pada imbauan, tetapi perlu diwujudkan melalui sistem pemantauan dan peringatan dini yang kuat, koordinasi lintas instansi, serta penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.
Pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi penting untuk dilakukan. Dari pemetaan itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta logistik sebelum kondisi memburuk. Pendekatan tersebut relevan karena karakter ancaman setiap daerah berbeda. Kota dengan persoalan drainase membutuhkan strategi berbeda dengan kawasan pegunungan yang rentan longsor atau wilayah lahan gambut yang menghadapi risiko karhutla.
