Dua Tahun Prabowo-Gibran, Perluasan MBG Perkuat Pemerataan Gizi di Papua
Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia secara merata. Papua mendapat perhatian dalam perluasan tersebut melalui penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan MBG ke Papua menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda nasional. Program pemenuhan gizi tidak hanya diarahkan kepada wilayah dengan akses yang relatif mudah, tetapi juga terus diperluas ke kawasan yang memiliki karakter geografis dan tantangan pelayanan tersendiri. Dengan demikian, anak-anak Papua memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk mendapatkan manfaat dari program nasional tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperluas jaringan pelayanan melalui peresmian 480 SPPG di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Enam di antaranya berada di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perluasan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat pemerataan layanan gizi sekaligus memastikan pembangunan sumber daya manusia menjangkau berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa penempatan SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan objektif yang mengacu pada basis data terpadu BGN, terutama dengan mempertimbangkan wilayah dengan angka stunting kategori tinggi hingga sangat tinggi. Pendekatan berbasis data tersebut memperlihatkan bahwa perluasan MBG dirancang untuk memberikan manfaat secara tepat sasaran sekaligus memperkuat intervensi gizi pada wilayah yang memiliki kebutuhan besar.
Kehadiran MBG di Papua memiliki arti strategis karena pemenuhan gizi merupakan bagian penting dalam pembangunan generasi masa depan. Anak-anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan mengikuti proses pendidikan dengan baik. Karena itu, program pemenuhan gizi dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di Provinsi Papua, BGN juga menghadirkan 13 SPPG baru untuk memperluas jangkauan MBG. Dari jumlah tersebut, 10 SPPG berada di wilayah 3T dan tiga lainnya berada di wilayah non-3T. Penambahan tersebut semakin memperkuat jaringan pelayanan MBG sekaligus menunjukkan semakin luasnya cakupan program di Papua.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menjelaskan bahwa penambahan 13 SPPG di Provinsi Papua merupakan bagian dari komitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan MBG. Penempatan sebagian besar SPPG di wilayah 3T memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pelayanan hingga kawasan yang membutuhkan jangkauan program lebih luas.
Perluasan MBG di Papua juga menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura turut mendukung pembangunan SPPG sebagai sarana pelayanan pemenuhan gizi. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan program nasional dapat berjalan secara efektif sesuai dengan karakteristik daerah.
Secara keseluruhan, 36 SPPG dipersiapkan di wilayah Papua Raya untuk mendukung pelaksanaan MBG. Pengembangan jaringan pelayanan tersebut menjadi bagian dari proses memperkuat akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus memperluas manfaat program hingga kawasan Indonesia Timur.
Kehadiran SPPG di wilayah 3T memiliki nilai strategis karena memperkuat prinsip pemerataan. Pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui semakin luasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Pemenuhan gizi merupakan salah satu bagian penting dari pelayanan yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia.
Perluasan MBG juga berjalan bersama penguatan tata kelola. BGN terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program agar setiap SPPG memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perluasan cakupan berjalan seiring dengan kualitas pelayanan.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyampaikan bahwa BGN telah melakukan langkah tegas dan terukur terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan operasional dan standar keamanan pangan. Pada 2026, empat SPPG dihentikan secara permanen, termasuk SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga standar pelaksanaan MBG.
