JAKARTA Upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil kini turut menempatkan nuklir dalam peta jalan kelistrikan nasional.
Pemerintah menyiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) secara bertahap, dimulai dari kapasitas awal yang terbatas sebelum diperbesar sesuai kebutuhan sistem.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut nuklir sebagai salah satu pilar program energi nasional. Target PLTN sebesar 7 gigawatt (GW) disebutnya telah masuk dalam pembahasan rencana induk energi bersama PT PLN (Persero).
Pilar lain dari program energi kita adalah nuklir. Pemerintah Indonesia akan memulai program nuklir yang sangat ambisius, kata Hashim dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Hashim, nuklir akan berjalan beriringan dengan program energi bersih lain, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW, panas bumi, hidro, hingga bahan bakar hayati.
Seluruh program itu, tegasnya, dijalankan tanpa mematikan industri batu bara nasional.
Pemerintah harus menyediakan listrik, energi untuk rakyatnya. Sehingga mereka bisa menerangi rumah, sehingga anak-anak bisa belajar pada malam hari, ujar Hashim.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 20252034 mencantumkan PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) berbasis small modular reactor (SMR).
Adapun draf RUPTL hingga 2040 membuka ruang pengembangan hingga sekitar 7 GW.
Karena 500 MW dalam RUPTL itu hanyalah tahap pertama dan untuk nanti sedang pembahasan RUPTL sampai 2040 bisa sampai sekitar 7 GW, kata Darmawan.
Darmawan juga mendorong payung hukum yang lebih kuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Ia menambahkan, pembangunan jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTN memerlukan dukungan finansial pemerintah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp434 triliun.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah masih mempertahankan target PLTN beroperasi pada 2032 sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional dan RUPTL.
Tahap awal diperkirakan berlokasi di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat dari 28 lokasi potensial yang dikaji BRIN.
Dalam forum di Tokyo, Jepang, Satya memaparkan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional memproyeksikan PLTN menyumbang sekitar 14,2 persen produksi listrik nasional pada 2060, dengan kapasitas dikembangkan bertahap hingga sekitar 35 GW.
Pengembangan nuklir adalah usaha monumental yang membutuhkan tata kelola terintegrasi, regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang terampil, kepercayaan publik yang berkelanjutan, serta pelaksanaan proyek yang bertanggung jawab, ujar Satya.
Saat ini, Indonesia berada pada Fase 1 milestone persiapan PLTN menurut pedoman International Atomic Energy Agency (IAEA).
Draf Peraturan Presiden tentang pembentukan organisasi pelaksana program energi nuklir tengah diajukan kepada Presiden, sementara kerja sama dengan Jepang telah dituangkan dalam nota kerja sama sejak Maret 2026. (*)
