Jakarta – Pemerintah memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema ini ditujukan untuk mempersingkat rantai distribusi, memudahkan penebusan, serta memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran melalui KDKMP memungkinkan pupuk dari PT Pupuk Indonesia langsung diterima koperasi tanpa perantara tambahan. Petani yang memenuhi ketentuan dapat menebus pupuk dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujar Zulkifli.
Untuk memastikan kesiapan layanan, pemerintah mulai memantau operasional 10.070 titik KDKMP sejak 15 Oktober 2026. Zulkifli mengatakan, pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi diperiksa langsung di lapangan.
“Pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional,” katanya.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan, perusahaan berkomitmen menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi melalui jaringan KDKMP. Upaya tersebut diharapkan mendekatkan layanan kepada petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“Komitmen kami adalah menjaga kelancaran penyaluran pupuk subsidi guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional,” jelas Rahmad.
Manfaat skema tersebut turut dirasakan petani di Boyolali, Jawa Tengah. Warjito, salah seorang petani setempat, mengatakan koperasi memberikan alternatif penebusan bagi petani terdaftar yang sebelumnya terkendala kepemilikan kartu tani.
“Kami dari petani merasa tertolong sekali,” ujar Warjito. Ia mengapresiasi penyediaan pupuk bersubsidi melalui KDKMP di Boyolali.
“Alhamdulillah sekali dari petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan KDKMP bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali dan ini sangat menolong sekali, terima kasih,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum dan 28.240 titik telah selesai dibangun. Pemerintah mendorong percepatan operasional agar koperasi semakin mudah diakses masyarakat dan mampu mendukung kebutuhan petani di daerah. (*)
