6ae04f5ad65a1-ilustrasi-pipa-penyaluran-gas-alam_jakarta
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai mengurangi penyaluran gas alam ke Singapura sebanyak 31 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) sejak 24 Oktober 2026. Langkah ini bertujuan memprioritaskan kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung pemeliharaan fasilitas produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan disebabkan oleh konflik maupun memburuknya hubungan diplomatik dengan Singapura.
Pengurangan pasokan dilakukan terhadap gas yang bersumber dari Natuna dan Sumatra. Dari total kontrak ekspor sebesar 409,55 BBTUD pada 2026, volume yang dikurangi setara dengan sekitar 8 persen. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan kebutuhan energi untuk industri, pembangkit listrik, serta berbagai sektor strategis di Indonesia.
Bahlil menjelaskan, pengaturan volume ekspor merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan domestik dan keberlangsungan perdagangan energi dengan negara mitra. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan hubungan antarnegara.
“Hubungan Indonesia dan Singapura tetap berjalan baik tanpa adanya perselisihan. Pengurangan penyaluran gas dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat serta dunia usaha di dalam negeri bisa terpenuhi,” ungkap Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pengurangan volume ekspor tidak ditetapkan secara permanen. Pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan energi nasional dan kondisi operasional fasilitas produksi sebelum menentukan jumlah gas yang dapat dikirim ke pasar internasional.
“Besaran pengurangan pasokan masih dapat dievaluasi sesuai kebutuhan energi di dalam negeri dan perkembangan operasional fasilitas produksi,” jelasnya.
Mengenai kesepakatan ekspor gas dengan Singapura, Bahlil menyatakan bahwa penyesuaian sebesar 31 BBTUD masih berada di bawah ambang pengurangan yang diperhitungkan dalam kontrak. Ia menyebut angka 91–92 BBTUD, atau sekitar 10 persen dari kuota ekspor, sebagai batas yang menjadi pertimbangan pemerintah.
“Pengurangan pasokan saat ini belum mencapai 10 persen. Karena itu, pemerintah tetap menjalankan kebijakan dengan memperhatikan isi kontrak dan kesepakatan yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, ekonom Dipo Satria Ramli menilai kebutuhan energi domestik harus menjadi perhatian, terutama setelah muncul laporan pemadaman listrik di Batam dan sejumlah daerah Kepulauan Riau yang berlangsung lebih dari 24 jam dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, pengurangan ekspor dalam jumlah terbatas diperkirakan tidak menimbulkan gangguan besar terhadap pasokan energi Singapura. Walaupun berpotensi menekan penerimaan devisa, dampaknya perlu dibandingkan dengan kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik berkepanjangan.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga komitmen perdagangan sekaligus mengutamakan kepentingan nasional. Optimalisasi gas domestik diharapkan memperkuat keandalan listrik, mendukung produktivitas industri, dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
