JAKARTA Pemerintah memperketat pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan kawasan rawan, peningkatan kesiapsiagaan petugas, serta penegakan hukum terhadap pelaku perorangan dan korporasi. Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan hutan.
Pengawasan dilakukan melalui patroli lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), pemanfaatan citra satelit, dan pemeriksaan wilayah konsesi perusahaan. Pemerintah juga memperkuat sarana pemadaman serta koordinasi lintas instansi untuk mencegah api meluas, terutama di kawasan gambut.
Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan, penanganan perkara karhutla oleh Polri mencakup pelaku perorangan dan korporasi. Sebanyak 13 polda telah menangani 286 laporan polisi terkait perorangan dengan luas lahan terbakar mencapai 5.856 hektare. Dari perkara tersebut, polisi menetapkan 243 orang sebagai tersangka.
“Terkait penegakan hukum karhutla yang kami laksanakan, terdapat 13 polda yang menangani perkara perorangan dengan total 286 laporan polisi. Luas lahan yang terbakar mencapai 5.856 hektare dengan jumlah tersangka sebanyak 243 orang,” ujar Suyudi.
Selain penindakan terhadap individu, pemerintah memperketat pengawasan korporasi yang diduga melanggar ketentuan lingkungan. Pemeriksaan mencakup kewajiban pencegahan kebakaran, ketersediaan sarana pemadam, sistem deteksi dini, serta kepatuhan terhadap perizinan.
Penegakan hukum juga diikuti kewajiban pemulihan kawasan terdampak. Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak menegaskan bahwa hutan lindung dan kawasan konservasi yang terbakar harus dikembalikan sesuai fungsi semula dan tidak boleh dialihfungsikan.
“Kalau kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi, kawasan tersebut tidak boleh dialihfungsikan. Kawasan itu harus dihutankan kembali,” ujar Barita.
Barita menjelaskan, pengelolaan kawasan pascakebakaran mengikuti kewenangan kementerian terkait. Karena itu, pemerintah harus memastikan pemulihan berjalan sesuai status dan peruntukan kawasan serta mencegah pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan aturan.
Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat, dan merusak habitat satwa liar. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat.
Melalui pengawasan ketat, penindakan tegas, serta pemulihan lingkungan, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai hukum dan mencegah terulangnya kebakaran. Langkah ini sekaligus memperkuat tanggung jawab korporasi, menjaga kelestarian ekosistem, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
