Oleh: Ario Wibawa )*
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang menyentuh aspek keamanan nasional, perlindungan informasi strategis, dan integritas penyelenggaraan negara. Pengungkapan perkara ini tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi pelaksana teknis, tetapi juga harus menelusuri motif, rantai perintah, serta kemungkinan adanya pihak lain yang memanfaatkan hasil penyadapan. Penanganan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan instrumen keamanan negara tidak digunakan di luar kepentingan hukum.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi lebih luas dibandingkan pelanggaran kerahasiaan komunikasi pribadi. Presiden memegang mandat konstitusional dalam menjalankan pemerintahan sehingga keamanan komunikasinya berkaitan langsung dengan perlindungan kebijakan strategis dan kepentingan nasional. Perkara ini perlu ditangani secara serius, terutama apabila penyidikan menemukan indikasi tindakan yang bertujuan mengganggu keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Perkembangan penyidikan yang turut memunculkan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara perlu menjadi dasar untuk mendalami kemungkinan motif di balik operasi penyadapan. Haris memandang aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan penerapan Pasal 191 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur makar terhadap Presiden atau pemerintah. Kendati demikian, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada pembuktian yang sah, bukan sekadar dugaan atau tekanan opini publik.
Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki akses terhadap instrumen keamanan negara juga menjadi persoalan yang tidak dapat dianggap ringan. Fasilitas dan kewenangan khusus diberikan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan menjalankan operasi ilegal demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum perlu menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa membedakan pangkat dan kedudukan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rofik Hananto, turut memandang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sebagai alarm bagi perlindungan privasi seluruh masyarakat Indonesia. Apabila komunikasi kepala negara saja berpotensi disadap secara melawan hukum, kondisi itu menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pengawasan penggunaan kewenangan intersepsi. Perlindungan komunikasi tidak boleh hanya diberikan kepada pejabat negara, tetapi juga harus menjamin hak konstitusional setiap warga.
Pengungkapan aktor utama menjadi bagian penting dalam penyidikan, termasuk pihak yang memberikan instruksi, tujuan pengumpulan informasi, serta kemungkinan penggunaan hasil rekaman. Pemeriksaan juga perlu mencakup perangkat komunikasi, data elektronik, alur distribusi informasi, dan dugaan penghilangan barang bukti. Rangkaian penelusuran tersebut diperlukan agar perkara tidak berhenti pada pelaksana lapangan ketika terdapat kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam konteks keamanan nasional, informasi hasil penyadapan memiliki risiko besar apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Data komunikasi dapat memuat pembahasan kebijakan, koordinasi pemerintahan, maupun informasi sensitif yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara. Penyalahgunaan informasi semacam itu berpotensi menciptakan tekanan terhadap pengambil kebijakan dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) juga mendesak aparat penegak hukum membongkar seluruh jaringan yang diduga berada di balik penyadapan terhadap Presiden. Direktur Komunikasi IMPRESI, Yusuf Mars, menilai perkara ini berkaitan dengan keselamatan kepala negara dan keberlangsungan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Penelusuran perlu mencakup kemungkinan hubungan antara aktivitas penyadapan, pengumpulan informasi rahasia, dan dugaan rencana untuk melemahkan pemerintahan.
Dugaan makar dalam perkara ini juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan berhenti sebagai polemik politik. Aparat perlu memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum berjalan tegas tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun prinsip demokrasi.
Berdasarkan perkembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan dan jejak elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Penanganan perkara membutuhkan penyidikan independen agar seluruh fakta dapat terungkap tanpa dipengaruhi kepentingan institusi maupun kelompok tertentu. Pengawasan internal perlu berjalan beriringan dengan mekanisme kontrol eksternal sehingga kewenangan aparat tetap berada dalam prinsip akuntabilitas. Evaluasi juga diperlukan terhadap sistem perlindungan komunikasi pejabat negara, pengelolaan perangkat penyadapan, dan keamanan penyimpanan data elektronik.
Pengalaman Reformasi 1998 menjadi pengingat bahwa kekuasaan negara harus selalu berada dalam batas konstitusi dan hukum. Instrumen keamanan tidak boleh digunakan untuk menciptakan ketakutan atau mengendalikan pihak lain di luar kewenangan yang sah. Penguatan institusi justru harus dibangun melalui keterbukaan, pengawasan, serta keberanian menindak setiap penyimpangan berdasarkan bukti.
Membongkar dugaan penyadapan ilegal pada akhirnya merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, penelusuran motif, serta pembenahan sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa. Negara harus memastikan bahwa teknologi dan kewenangan yang dimiliki aparat benar-benar digunakan untuk melindungi kepentingan bangsa, bukan justru menjadi ancaman bagi pemerintahan dan masyarakat.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
