JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui Program 3 Juta Rumah. Memasuki 2027, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) menyiapkan berbagai inovasi pembiayaan guna mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan dan berbagai terobosan BTN dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi. Apresiasi tersebut disampaikan saat bertemu Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu di Jakarta, 2 November 2026.
“BTN memiliki terobosan-terobosan baru yang baik dan bagus dalam mendukung percepatan progres rumah subsidi FLPP,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perbankan untuk memperluas manfaat program perumahan bagi masyarakat. “Saya berterima kasih atas capaian-capaian yang telah dilakukan BTN dalam mendukung Kementerian PKP terkait program perumahan, khususnya rumah subsidi FLPP dan KUR Perumahan,” katanya.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu memaparkan sejumlah inovasi, di antaranya KPR Recycle untuk memasarkan kembali sekitar 30.000 rumah eksisting setelah diperbaiki serta Home Power yang menyediakan pembiayaan tambahan hingga 30 persen dari plafon awal.
“Sebelum dipasarkan, kami juga akan memastikan kondisinya diperbaiki terlebih dahulu, mulai dari pengecatan ulang hingga perbaikan bagian atap dan dinding, sehingga rumahnya bisa kembali layak huni dan terlihat seperti baru,” jelas Nixon.
Menurutnya, pengembangan produk pembiayaan juga diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah secara lebih menyeluruh.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya bisa membeli rumah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melengkapi kebutuhan di dalamnya,” ujarnya.
Hingga 2 November 2026, penyaluran rumah subsidi telah melampaui 167.000 unit. Sementara itu, kuota rumah subsidi meningkat dari 220.000 menjadi 350.000 unit melalui kolaborasi pemerintah dan perbankan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel turut menekankan pentingnya keterlibatan asosiasi pengembang dalam meningkatkan kapasitas pembangunan rumah.
“Kita harus terus bekerja keras dan berpikir progresif untuk mendorong pencapaian program perumahan. Dukungan asosiasi pengembang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan membantu pemasaran serta sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan pembiayaan, inovasi perbankan, dan peningkatan kapasitas pengembang, pemerintah berupaya memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah. Sinergi tersebut diharapkan mendukung keberlanjutan Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.
