Penegakan Hukum Kericuhan Jogja Didorong Transparan dan Berkeadilan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Hal tersebut tercermin dari arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, terkait penanganan ratusan massa yang diperiksa menyusul aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Yogyakarta.

Dudung menekankan bahwa proses pemeriksaan harus mengedepankan objektivitas, transparansi, serta asas praduga tak bersalah. Menurutnya, setiap pihak, baik saksi maupun terduga pelaku, harus memperoleh hak-hak hukum secara proporsional.

“Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Dudung.

Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengutamakan pemeliharaan keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan hak masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap proses penegakan hukum.

Sejalan dengan hal itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo memastikan penanganan perkara melibatkan asistensi lembaga independen, yakni Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY. Pelibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY juga melakukan pemeriksaan dan gelar perkara secara cermat, disertai koordinasi dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, serta elemen masyarakat. Langkah ini memastikan setiap keputusan didasarkan pada fakta dan alat bukti, bukan semata-mata keberadaan seseorang di lokasi aksi.

“Kami tidak ingin ada proses yang tergesa-gesa ataupun tidak sesuai prosedur. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan. Jika tidak cukup bukti, tentu akan kami pulangkan,” tegas Langgeng.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas keamanan dan penghormatan terhadap hak masyarakat dapat berjalan beriringan. Kepolisian juga membuka ruang pengawasan agar seluruh tahapan penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, serta memastikan kebebasan menyampaikan pendapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.