JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penilaian atau grading terhadap dapur SPPG sebagai langkah memperkuat standar operasional Program MBG.
Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan kapasitas pelayanan setiap dapur sebanding dengan kesiapan fasilitas, sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat tetap terjaga.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap dengan menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Evaluasi tidak hanya mempertimbangkan jumlah produksi, tetapi juga kelayakan sarana utama, seperti kompor, pendingin makanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menegaskan bahwa grading juga mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat dan pemerataan distribusi antarwilayah.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional, Hilmi Rahman Ibrahim, menilai penilaian tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang lebih terukur.
“Saya kira apa yang dilakukan oleh BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik,” ujar Hilmi. Menurutnya, melalui evaluasi berkelanjutan, BGN diharapkan mampu memastikan MBG berjalan semakin profesional, aman, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, sistem grading yang dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Program MBG, memastikan setiap SPPG beroperasi sesuai kapasitas dan standar yang ditetapkan, serta menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
