JAYAPURA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat di Tanah Papua dengan mengoptimalkan pelayanan pemenuhan gizi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kehadiran 275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Tanah Papua menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan program, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak hingga wilayah pelosok.
Perluasan layanan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan pemerataan akses pangan bergizi bagi masyarakat. Selain menyasar peningkatan kualitas kesehatan generasi muda, pelaksanaan MBG juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan aktivasi SPPG merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk Papua Pegunungan.
“Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, wilayah yang stuntingnya tinggi mulai dari wilayah Timur Indonesia termasuk Papua Pegunungan,” ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan, aktivasi SPPG harus diikuti sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan hingga pendataan penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan kemampuan masing-masing dapur.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah aktivasi,” tegas Sudaryono.
Dukungan terhadap pelaksanaan program juga disampaikan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai MBG memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan dan gizi anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Program MBG ini sangat baik karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan gizi anak-anak kita yang berada di daerah pelosok,” ujar Ones Pahabol.
Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, MBG juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil produksi daerah. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan kesiapan memfasilitasi kerja sama antara pengelola SPPG dengan petani dan peternak lokal.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Lunanka V.M.L. Daimboa mengatakan pihaknya siap menjadi penghubung agar kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi dengan memanfaatkan ketersediaan komoditas lokal.
“Untuk itu kami siap menjadi penghubung antara pengelola SPPG dengan petani-petani guna untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan komoditas lokal sebelum melakukan pengadaan bahan pangan,” ujar Lunanka.
Menurutnya, pembelian langsung dari petani dan peternak dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, program MBG diharapkan mampu menciptakan manfaat berkelanjutan melalui peningkatan gizi anak, penguatan sektor pertanian, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Tanah Papua. (*)
