Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

Cepat Tepat Terpercaya

Cepat Tepat Terpercaya

  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
  • Home
  • Ekonomi dan Investasi
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA dan Agraria
Subscribe
Close

Search

SDA & Agraria

Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

By redaksi
November 19, 2026 2 Min Read
Comments Off on Pemerataan Upah Minimum Jadi Perhatian dalam Penyusunan UMP 2027

JAKARTA – Upaya memperkecil kesenjangan upah minimum antardaerah menjadi salah satu perhatian serikat pekerja dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penyampaian aspirasi melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah serta DPR menjadi langkah yang ditempuh untuk memperjuangkan penyesuaian pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa organisasinya tetap memperjuangkan pemerataan upah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah masih membutuhkan perhatian, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat pengupahan relatif rendah.

“Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan,” ujar Ristadi.

Ia menjelaskan bahwa salah satu aspirasi yang diperjuangkan adalah adanya ketentuan teknis yang memberikan ruang kenaikan lebih besar bagi daerah dengan upah minimum rendah dibandingkan wilayah yang tingkat pengupahannya telah lebih tinggi.

Ristadi juga menyampaikan rencana komunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta anggota Komisi IX DPR RI untuk membahas persoalan tersebut.

Langkah tersebut menunjukkan penggunaan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi pekerja, termasuk terhadap substansi aturan turunan yang masih menjadi perhatian serikat buruh.

Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memberikan kerangka baru dalam penghitungan upah minimum. Ketentuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, turut menyoroti pentingnya pendekatan berbeda antardaerah dalam penetapan UMP 2027.

Menurut Badiul, daerah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pembahasan kenaikan upah.

“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci formula upah minimum yang akan diatur dalam beleid tersebut.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Perhatian terhadap pemerataan upah memperlihatkan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Melalui pembahasan resmi yang didukung data ekonomi daerah, aspirasi mengenai pengurangan kesenjangan kesejahteraan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.

Author

redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

Aturan Baru UMP 2027 Perkuat Kepastian Upah dan Kebutuhan Hidup Layak

Next

UMP 2027 Berbasis Data Ekonomi Daerah, Produktivitas dan Kesempatan Kerja

Kabinet Merah Putih

Kategori Berita

  • Agama dan Pluralitas
  • Ekonomi dan Investasi
  • Kriminal
  • Otomotif
  • Polhukam
  • Ragam
  • SDA & Agraria
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme