Jakarta, jurnalredaksi– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan alasan bersikeras mempersiapkan ibu kota negara (IKN) Nusantara meski pandemi covid-19 belum berakhir.
Menurut Suharso, pemerintah tidak ingin hanya menangisi keadaan saat ini. Namun, pemerintah ingin menjemput masa depan secara bertahap.
“Kalau kita hanya menangisi yang ada sekarang kemudian kesempatan ke depan kita abaikan? Kan yang sekarang tidak kita nafikan tetap kita jalankan, tetap kita hadapi dan kita atasi. Bersama dengan itu, kita jemput masa depan,” ujar Suharso saat berkunjung ke Transmedia, Rabu (26/1) malam.
Pemindahan ibu kota sendiri merupakan rencana jangka panjang. Setidaknya pemerintah perlu 25 tahun, 2020-2045, hingga seluruh perencanaan tereksekusi.
“Kalau sebuah kota ingin (memiliki) jumlah penduduk berapa, pasti berkembangnya secara gradual,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, yang membutuhkan waktu puluhan tahun hingga akhirnya menjadi kawasan maju seperti sekarang.
“BSD itu dimulai dari 1982-1983”, ujarnya.
Suharso juga membantah tudingan pembahasan Undang-undang Ibu Kota Baru yang terburu-buru.
“Menurut saya tidak buru-buru dalam hal undang-undang,” ujarnya.
Pemerintah, terang Suharso, serius merencanakan pemindahan ibu kota baru karena beberapa alasan. Dari sisi ekonomi, pemerintah ingin meningkatkan pemerataan dengan sedikit menggeser gravitasi ekonomi yang selama ini berpusat di Jawa.
Selain itu, beban Jakarta sudah terlalu berat dengan mempertimbangkan daya tampungnya terhadap beragam habitat dan ekosistem (carrying capacity). Belum lagi bayang-bayang risiko geotektonik seperti gempa dan perubahan iklim.
“Pokoknya, secara teknokratik dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
(CA/AA)
