Jurnalredaksi, Jayapura– Para tokoh agama baik Kristen maupun Islam di Papua mendukung langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah tersebut.
Hal ini disampaikan Pendeta Yones Wenda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sinode Gereja Kemah Injil Masehi Kingmi Indonesia (KIMI) di Tanah Papua. Menurut dia, pemeriksaan tehadap Lukas Enembe merupakan konsekuensi terhadap kesalahannya yang telah diperbuat.
“Mereka yang salahgunakan uang negara , apa boleh buat harus segera diperiksa oleh KPK,” ujar Yones Wenda dalam keterangannya di Papua, Minggu (25/9).
Yones Wenda meminta masyarakat Papua untuk jangan sampai ikut mendukung orang yang diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Papua.
“Jadi kita masyarakat seluruh Papua ini, jangan kita ikut terlibat untuk mendukung-mendukung orang yang sudah jadi tersangka menyalah gunakan dana APBD di Provinsi Papua ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Kota Jayapura Ustad Ismail Asso meminta, Gubernur Papua mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadapnya.
“Sebagai Tokoh Agama, saya tetap konsisten dan mengimbau jika memang kepala suku besar, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya minta Gubernur Lukas Enembe segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan di depan hukum,” imbau Ismail Asso.
Ismail Asso yang juga Ketua Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah menyarankan agar Gubernur Lukas Enembe secara gantle mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK dan segera dapat dilakukan pemeriksaan oleh KPK.
Dengan demikian, lanjut Ismail Asso, kepastian politik dan tertib pelayanan pemerintahan Propinsi Papua berjalan secara baik, aman, damai dan mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Papua berbagai lapisan.
“Demikian imbauan sebagai seorang Tokoh Agama demi masa depan kelanjutan kemanan kesejahteraan dan ketentraman keamanan seluruh rakyat Papua,” ujarnya.
Ismail Asso menambahkan, siapapun pejabat orang asli Papua jika terbukti korupsi apalagi kalau sudah ditetapkan tersangka, maka harus tetap diproses hukum.
“Jaminannya adalah kenyataan kemiskinan rakyat semesta Papua sebagai tolok ukur kebenaran bagi saya dan saya sebagai rakyat bagian dari rakyat kecil dan itu kenyataan (fakta) ribuan orang rakyat Papua selama ini tidak sejahtera (miskin),” katanya.
Apalagi, imbuh Ismail Asso, seluruh rakyat Papua hanya dengar angka ratusan miliar, bahkan triliunan uang dikucurkan pemerintah Pusat, tapi tidak pernah ada perubahan kesejahteraan bagi rakyat kecil di bawah selama Otsus 20 tahun berjalan sejauh ini.
Ia juga mengkritik aksi demo yang membela Gubernur Lukas Enembe setelah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi.
(CA/AA)
