Jakarta — Mengungkapkan bahwa ternyata terdapat partai politik (parpol) yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme, Kepala BNPT menyatakan bahwa mereka berusaha menyusup ke sistem demokrasi di Indonesia.
Komjen Pol Boy Rafli Amar mengemukakan bahwa sudah tidak bisa dipungkiri lagi kenyataan bahwa memang ada parpol yang terafiliasi dengan jaringan teroris.
“Tidak mungkin saya bilang tidak ada. Tapi yang benar itu ada,” katanya
Bahkan, menurutnya mereka sudah memiliki perbuahan strategi yang menjadi siasat untuk bisa masuk dan menyusup ke sistem demokrasi Tanah Air.
“Sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara. Perubahan strategi ini adalah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, masuk dalam sistem demokrasi kita,” jelas Komjen Boy.
Sebelumnya, Kepala BNPT tersebut memaparkan bahwa terdapat parpol yang tidak bisa lolos seleksi dan verifikasi lantaran mereka memiliki indikasi afiliasi dengan jaringan teroris.
“Terafiliasi ya. (Parpolnya) Tidak lolos verifikasi. Karena ya memang kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan Insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi,” ujarnya.
Menurutnya, parpol yang sudah terafiliasi tersebut sama sekali tidak masuk ke dalam jajaran peserta politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Selanjutnya, Komjen Boy kemudian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan berwaspada.
Mengetahui bagaimana latar belakang dari para pengurus parpol dan juga apa azas platform yang mereka gunakan adalah hal yang penting.
“Kita harus jaga ke depan, jangan sampai nanti membentuk partai baru, tetapi ternyata pengurusnya itu latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, terorisme. Background pengurus ya. Belum lagi platform-nya, jadi platform azas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila. Itu aja yang harus kita jaga,” jelas Boy.
Boy mengklaim pihaknya dilibatkan dalam proses verifikasi parpol.
Selain itu, BNPT juga diminta klarifikasi mengenai adanya partai-partai baru tertentu yang diindikasikan calon pengurusnya terafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris.
