Jakarta — Kehati-hatian memang menjadi hal yang sangat patut untuk terus ditingkatkan, utamanya termasuk bagaimana peranan aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menangkal adanya persebaran hoaks dalam Pemilu 2024 mendatang.
Penanganan disinformasi di media sosial pada perhelatan Pemilu dan Pilkada dilakukan oleh Bawaslu dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Manfindo), Septiaji Eko Nugroho menjelaskan bahwa ke depannya akan ada banyak kolaborasi aktivitas untuk menangkal disinformasi di media sosial mengenai Pemilu.
“Untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani disinformasi di media sosial pada Pemilu dan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Koalisi dan Bawaslu akan melakukan beberapa kolaborasi aktivitas,” katanya.
Pada kesempatan lain, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menjaga kualitas pemilu tanpa adanya disinformasi.
Dirinya turut mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial termasuk hendak mengunggah apapun di internet.
“Kalau dahulu peribahasa mulutmu harimaumu yang berarti hati-hati dengan mulutmu, sekarang mungkin berubah menjadi hati-hati dengan jarimu,” ungkap Rahmat Bagja.
Menurutnya, kemampuan literasi dari masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan agar tidak mudah terjerumus dalam hoaks.
Sementara itu, Ketua Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur, Arief Rahman meminta kepada masyarakat untuk bisa terus menjaga kewaspadaan diri akan maraknya pemberitaan dan informasi hoaks di media sosial.
Pasalnya, memang semakin mendekati pesta demokrasi Pemilu, maka akan semakin banyak pula beredar informasi hoaks.
Sehingga diperlukan langkah secepatnya dari masyarakat agar bisa menangkal persebaran disinformasi dan misinformasi tersebut.
Arief menambahkan bahwa menjadi sangat penting untuk seluruh masyarakat mampu menangkal informasi hoaks karena hal itu akan berdampak dan mengakibatkan konflik horizontal.
“Kita belajar dari banyak negara dan daerah bahwasannya konflik horizontal seringkali dipicu oleh disinformasi dan misinformasi, sehingga keberadaan KKD ini dinilai sangat strategis,” ujarnya.
Tidak bisa dipungkiri pula bahwa memang Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial sangat besar.
Sehingga adanya potensi gesekan dan juga menjadi semakin padatnya arus informasi yang berseliweran di media sosial menjadi semakin tidak terkendali.
Maka dari itu, seluruh dampak negatif tersebut bisa diminimalisasi apabila seluruh masyarakat secara aktif mampu terlibat dalam menangkal hoaks.
“Dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia yaitu antara 167 Juta pengguna aktif media sosial, hal ini bisa menjadi perhatian bagi KKD agar berita hoax bisa diminimalkan,” imbuh Arief.
