Tanggapan Anies Baswedan terhadap perbedaan pembangunan infrastruktur jalan pada era Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak berdasarkan fakta yang utuh.
Menurut Anies, pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, mengkritik data yang disampaikan oleh calon presiden potensial dari Partai NasDem, Anies Baswedan. Tuan Guru Bajang (TGB) meminta agar Capres Anis Baswedan membandingkannya secara fair dengan data yang tidak setengah setengah.
“Sebagai calon presiden semestinya beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi selama 9 tahun sampai akhir 2022. Itu ada lebih dari 316 ribu kilometer,” kata TGB melalui keterangan resmi, Minggu (21/5/2023).
TGB menyebut, Anies tidak menyebut bahwa Jokowi telah berhasil membangun jalan desa lebih dari 316.000 kilometer. “Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” jelasnya.
TGB mengapresiasi keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan di desa. Menurutnya, salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa.
“Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik memperlancar arus barang dan jasa, produksi produksi petani kita, padi, kedelai, sapi dan segala macam yang di produksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah harus memiliki sarana logistik yang baik,” jelasnya.
Karena itu menurutnya, pembangunan jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.
” Dengan demikian kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota dan jalan desa maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh diatas pembangunan jalan tidak berbayar pada masa pembangunan di era sebelumnya,” ujar TGB.
Disisi lain, Kantor Staff Presiden (KSP) juga menanggapi pernyataan Anies, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah jangan dilihat secara parsial.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilihat dari sudut pandang membangun Indonesia dan mensejahterakan masyarakat.
“Jadi cara berpikirnya seperti itu harusnya. Jangan parsial,” ujar Ade Irfan
“Harusnya kita ingin sama-sama membangun republik ini dari Sabang sampai Merauke,” lanjutnya.
