Oleh: Silva Putri )*
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan saat Ramadhan dan Idulfitri 2025. Dalam upaya ini, berbagai kementerian berkolaborasi untuk memastikan bahwa harga bahan pokok tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Langkah-langkah konkret telah dirancang guna menghindari lonjakan harga yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan selama bulan suci.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait berupaya mengawal harga bahan pangan agar tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam memastikan harga tetap stabil melalui berbagai langkah intervensi pasar. Salah satu strategi yang diterapkan adalah operasi pasar yang akan digelar secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, menyampaikan bahwa pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Jika terjadi lonjakan harga, maka operasi pasar akan segera dilakukan guna mengatasi gejolak tersebut. Fritz menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian terkait agar berkolaborasi dalam mengawasi harga tetap berada di bawah HET.
Pemerintah juga telah menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya spekulasi harga maupun praktik penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Dengan langkah tegas ini, diharapkan harga tetap berada dalam batas wajar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok.
Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menekankan bahwa pengawasan akan mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang cenderung mengalami kenaikan harga, seperti Papua. Meskipun terdapat kenaikan di beberapa wilayah, pemerintah memastikan bahwa hal tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
Selain fokus pada bahan pokok utama seperti minyak goreng dan gula, pemerintah juga memastikan bahwa sektor pertanian mendapat perhatian khusus. Ketersediaan pupuk dan bibit pertanian menjadi aspek yang turut dikendalikan agar produksi pangan tidak terganggu. Stabilitas produksi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga harga tidak mengalami lonjakan yang tidak terkendali.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menekan harga adalah dengan mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri. Peran Perum Bulog dalam menyerap gabah dari petani menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga beras. Dengan meningkatnya produksi beras pada kuartal pertama 2025, pemerintah telah menyiapkan dana khusus guna memastikan bahwa harga tetap stabil baik di tingkat petani maupun konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga yang adil, di mana petani tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa memberatkan konsumen.
Dukungan penuh terhadap operasi pasar juga menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Perdagangan memastikan bahwa program Gerakan Pangan Murah berjalan dengan efektif di seluruh daerah. Intervensi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar dan merata. Dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh BUMN, program ini mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan bahwa operasi pasar merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan. Pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga sekaligus merespons keluhan masyarakat dalam menghadapi bulan suci dan Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan harga pangan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik spekulatif atau penimbunan bahan pokok. Dengan keterlibatan masyarakat, mekanisme pengendalian harga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat serta respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif. Berbagai strategi yang disiapkan sejak dini memungkinkan langkah antisipatif yang lebih terencana dan efektif dalam menghadapi potensi gejolak harga. Melalui koordinasi lintas kementerian dan kerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadhan dan Idulfitri.
Menjelang Ramadhan, Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman. Berdasarkan proyeksi yang dirilis, Indonesia akan mengalami surplus beras sebesar 9 juta ton, sementara stok daging dan cabai rawit juga dipastikan mencukupi kebutuhan selama bulan puasa. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pasokan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jawa atau wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.
Dengan berbagai langkah yang telah diterapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga. Semua upaya ini dirancang agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus mengkhawatirkan akses terhadap bahan pangan pokok. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, stabilitas harga pangan diharapkan dapat terjaga sepanjang bulan suci Ramadhan hingga perayaan Idulfitri.
)* Pemerhati ekonomi
