JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82 juta masyarakat Indonesia dalam satu tahun.
Kepala Negara menyatakan bahwa model program ini telah berhasil diterapkan di sejumlah negara.
“Ketika masyarakat mengonsumsi makanan bergizi, tingkat kemiskinan akan menurun karena uang berputar di desa. Ini bukanlah konsep baru. Brasil telah melaksanakan program serupa selama 11 tahun, begitu juga India,” kata Prabowo.
Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan upaya menciptakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, ketika dana mengalir ke petani, peternak, dan dapur-dapur lokal, perekonomian desa ikut tumbuh.
Dalam pelaksanaannya, Presiden menggarisbawahi pentingnya pengawasan berlapis dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah dan aparat daerah.
“Pengawasan itu krusial. Kami melatih para manajer dan kepala sekolah wajib segera melapor jika makanan yang disajikan tidak memenuhi standar. Saya bisa tahu jika ada yang tidak beres,” ujarnya.
Presiden mengakui adanya tantangan teknis seperti penggunaan minyak bekas dan telur campuran tepung yang berpotensi mengurangi kualitas gizi.
Namun ia tetap optimistis, dan mencontohkan distribusi makanan bergizi untuk ibu hamil ke daerah terpencil melalui penyuluh KB dari BKKBN sebagai bukti keseriusan program.
“Saya merasa bangga karena kita mampu menyalurkan makanan bergizi untuk ibu hamil hingga ke daerah terpencil, termasuk pulau-pulau terluar dan kawasan pegunungan. Mungkin belum ada negara lain yang melakukan hal seperti ini,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa mulai November 2025, program ini ditargetkan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari melalui 32.000 titik layanan.
“Pada November 2025, kami menargetkan sebanyak 32 ribu titik layanan aktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun setiap bulannya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan dilakukan bertahap, dengan 7.000 titik layanan aktif pada Agustus dan 82,9 juta penerima pada November. Sejak Januari, program ini telah berjalan di 26 provinsi dan terus berkembang hingga hampir 2.000 titik layanan per Mei 2025.
Dadan menyebut keberhasilan program ini bergantung pada tiga pilar utama yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur.
“Presiden juga bersedia menaikkan anggaran hingga Rp100 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh layanan MBG dilaksanakan tanpa menggunakan dana negara, melainkan melalui kerja sama penuh dengan pelaku UMKM.
“Program ini bukan semata-mata soal pemenuhan gizi, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
