JAKARTA – Menginjak satu tahun pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan pemerintah dinilai konsisten mengedepankan kepentingan rakyat. Pengamat Pertahanan dan Keamanan dari ISSES, Khairul Fahmi mengatakan, kebijakan Prabowo-Gibran yang pro rakyat sangat banyak. Diantaranya di bidang pertahanan dan keamanan.
“Pemerintah mulai banyak memperbarui industri pertahanan seperti lewat PT Pindad,” kata Fahmi dalam sebuah program dialog di stasiun radio nasional.
Fahmi melanjutkan, selain bidang pertahanan, pemerintah juga membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus dalam proses peningkatan kualitas. Terdapat pula perkembangan industri dalam negeri yang membanggakan. Hal itu terlihat dari mulai banyaknya produk-produk lokal yang makin bersaing dengan produk-produk ternama.
Menurut Fahmi, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah maksimal mengakomodir suara rakyat Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa yang dikenal tuntutan 17+8.
“Ada niat baik dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Tentu ini harus diapreasi sebagai jalan keluar atas masalah yang terjadi,” ujar Fahmi.
Upaya pemerintah lainnya untuk merangkul dan menyerap aspirasi rakyat adalah dengan membuka ruang dialog, seperti melakukan pertemuan dengan Gen Z dan kalangan mahasiswa.
Meski pun pemerintah selalu berupaya menyerap aspirasi rakyat, Fahmi mengingatkan mitigasi untuk mengantisipasi aksi demo Kembali terjadi. Mitigasi perlu dilakukan terutama di ruang digital yang saat ini sangat cepat dan mudah diakses masyarakat.
“Masyarakat diminta mengecek kembali informasi yang diterima lewat media sosial. Mereka tidak asal terima begitu saja karena tidak semua informasi yang diterima lewat media sosial itu benar. Tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai literasi digital yang baik bahkan cendrung menerima mentah mentah apa yang diterima,” tutur Fahmi.
