Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sumatera
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menempatkan pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai agenda utama. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan langsung Presiden.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak segera dituntaskan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, setelah peninjauan langsung ke lokasi bencana.
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin selesai terbangun,” tegas Prabowo Subianto.
Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebutkan bahwa Presiden ingin penanganan berjalan paralel, tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
“Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Teddy Indra Wijaya.
Dalam konteks lapangan, pemerintah menyiapkan tambahan alat berat, distribusi air bersih, hingga penyediaan toilet portabel, terutama di titik-titik dengan dampak terparah. Pendekatan ini dinilai penting agar aktivitas pemulihan tidak terhambat oleh persoalan logistik dan sanitasi.
Dari sisi teknis kebencanaan, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara akan melibatkan unsur TNI dan Polri. Model hunian sementara tipe 36 disiapkan dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan rampung dalam enam bulan.
“Hunian sementara akan dibangun secara bertahap, sementara hunian tetap disiapkan dengan anggaran lebih besar agar warga dapat kembali hidup layak,” ujar Suharyanto.
Seiring itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi memungkinkan untuk dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa tanah negara akan digunakan sebagai lokasi relokasi yang telah diinventarisasi di berbagai daerah terdampak.
“Tanah-tanah negara yang tersedia akan dialokasikan sebagai titik relokasi bagi masyarakat terdampak,” kata Prasetyo Hadi.
Selain relokasi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak juga tengah dihitung secara detail, mencakup kategori kerusakan berat, sedang, hingga ringan. Pemerintah telah menyetujui anggaran renovasi sebesar Rp60 juta per rumah, dengan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi terkini.
“Anggaran perlu dihitung dengan memperhatikan kenaikan harga dan inflasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya sistematis negara dalam memastikan pemulihan Sumatera berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.
