Nabire – Tokoh adat Papua menegaskan bahwa PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang merugikan atau memaksakan kehendak tertentu kepada daerah.
Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah, Melkisedek Rumawai, mengajak masyarakat serta pemerintah daerah untuk bersinergi mendukung PSN agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua.
Ia menilai PSN memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperluas akses kesejahteraan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Menurut Melkisedek, PSN harus dipahami sebagai kompas pembangunan jangka panjang, bukan sekadar daftar proyek. Program ini mencakup pembangunan konektivitas, pemerataan energi, penguatan ketahanan pangan, hingga transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia.
Namun, keberhasilan PSN sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaannya secara bertanggung jawab.
“PSN mencakup segala hal mulai dari infrastruktur konektivitas, pemerataan energi, kedaulatan pangan hingga transformasi digital dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Namun visi besar ini lanjut kata Melkisedek Rumawi, hanya akan terwujud jika masyarakat Papua bergerak dari tahapan perencanaan menuju tahapan implementasi yang tuntas dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar pembangunan dapat berjalan kondusif, sekaligus memastikan program pemerintah pusat dan daerah terlaksana tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut meluruskan isu yang beredar terkait tudingan adanya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanam kelapa sawit di Papua. Ribka menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan konteks pertemuan antara Presiden dan para kepala daerah Papua.
“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” kata Ribka.
Ia menjelaskan bahwa arahan Presiden berfokus pada percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan dengan menyesuaikan potensi masing-masing daerah. Papua memiliki beragam komoditas pangan lokal yang dapat dikembangkan sesuai karakter wilayah, tidak terbatas pada satu jenis komoditas tertentu.
Ribka menegaskan, percepatan pembangunan melalui PSN merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan masyarakat Papua memperoleh akses yang adil terhadap pangan, pendidikan, dan kesejahteraan.
