Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi industri nasional, khususnya sektor padat karya, melalui rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang tekstil. Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghidupkan kembali peran negara pada sektor industri strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pertemuan di Hambalang, Bogor. Presiden mendorong agar Indonesia kembali memiliki BUMN tekstil yang kuat dan berdaya saing, mengingat sektor ini pernah menjadi tulang punggung industri nasional sekaligus penopang ekonomi masyarakat.
“Presiden mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki BUMN tekstil yang besar, dan kini saatnya sektor itu kembali dihidupkan untuk memperkuat industri padat karya,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan dukungan pendanaan melalui Danantara Indonesia dengan nilai mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun. Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun kembali ekosistem industri tekstil nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pendanaan sebesar US$ 6 miliar akan disiapkan oleh Danantara sebagai bagian dari komitmen memperkuat industri nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan BUMN tekstil juga bertujuan meningkatkan ketahanan industri dalam negeri terhadap dinamika global, termasuk kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Pemerintah, kata dia, telah menyusun peta jalan pengembangan industri tekstil dengan target ambisius, yakni peningkatan ekspor dari sekitar US$ 4 miliar menjadi US$ 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi dalam pembentukan BUMN tekstil. Opsi tersebut mencakup pendirian entitas baru, penguatan perusahaan tekstil yang telah ada, hingga kerja sama strategis dengan investor.
“Kami terbuka terhadap berbagai skema, sebagaimana yang selama ini dilakukan pada BUMN lain, dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rosan Roeslani menambahkan, rencana ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah, sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja. Meski diakui tingkat pengembalian investasi sektor ini relatif lebih rendah, Danantara menempatkan dampak sosial ekonomi sebagai pertimbangan utama.
“Kami siap mempertimbangkan investasi dengan imbal hasil lebih rendah apabila manfaat penciptaan lapangan kerjanya jauh lebih besar, dan tekstil merupakan sektor dengan kontribusi tenaga kerja yang signifikan,” pungkasnya.
