Oleh: Antonio Janur Parikesit *)
Di tengah riuh perdebatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebetulnya sedang menunjukkan satu hal yang sering luput: negara mulai membangun infrastruktur gizi sebagai fondasi mutu pendidikan dan kualitas manusia. MBG bukan sekadar urusan menu dan distribusi. MBG adalah desain besar yang menautkan rantai pasok, tata kelola lintas lembaga, hingga perubahan perilaku makan rumah tangga. Sesuatu yang selama ini sulit dicapai bila hanya mengandalkan kampanye gizi semata.
Pertama, isu “MBG memangkas pendidikan” perlu didudukkan secara proporsional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program dan anggaran pendidikan tetap berjalan, bahkan diperkuat; MBG hadir sebagai pelengkap agar anak tumbuh sehat dan siap belajar, bukan sebagai pengganti program pendidikan. Di titik ini, MBG justru membantu sekolah menjalankan mandat yang paling dasar, memastikan murid hadir dalam kondisi siap menyerap pelajaran. Dalam manajemen pangan, ini disebut demand readiness—kualitas konsumsi yang cukup akan menaikkan kapasitas belajar, menurunkan risiko absen karena sakit, dan mengurangi ‘biaya tak terlihat’ yang selama ini ditanggung keluarga.
Penegasan serupa juga datang dari parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengemukakan bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama pemerintah serta DPR dalam pembahasan APBN; dukungan DPR diposisikan sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk perbaikan gizi anak. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran kementerian-kementerian pendidikan, karena ada pemisahan yang jelas antara belanja rutin pendidikan dan dukungan MBG. Dalam tata kelola publik, konsistensi ini penting, bila yang dipersoalkan adalah efisiensi dan akuntabilitas, maka arena perbaikannya ada pada mekanisme pengawasan dan transparansi, bukan pada asumsi bahwa program gizi dan pendidikan harus saling meniadakan.
Kedua, bukti dampak MBG mulai tampak pada level kebiasaan. Kajian Research Institute of Socio-Econo
