Jakarta — Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M pada Selasa (03/03/2026) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Kebijakan THR dan BHR ini diproyeksikan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Selain skema THR dan BHR, pemerintah juga memaparkan realisasi paket stimulus ekonomi Ramadan 2026 dengan nilai mencapai Rp127 triliun. Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran, sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan musiman.
Momentum Ramadan secara historis selalu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ritel, transportasi, pariwisata, hingga industri makanan dan minuman. Pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI-Polri, pensiunan, serta pekerja swasta menjadi katalis penting untuk menjaga likuiditas masyarakat dan mempercepat perputaran uang di daerah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri akan mendapatkan THR.
“Total anggaran yang disiapkan untuk THR tahun ini mencapai Rp55 triliun. Alokasi tersebut merupakan bagian dari instrumen belanja pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum hari besar keagamaan,” kata Menkeu Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan hak aparatur negara, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tersebut secara terukur dalam APBN, dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal serta keberlanjutan keuangan negara.
