Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Program ini tidak hanya menargetkan perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menuntut tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. Pengawasan ketat serta komitmen terhadap transparansi menjadi dua pilar utama yang menentukan keberhasilan implementasinya, terutama di tengah besarnya anggaran dan tingginya ekspektasi publik.
Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai perencanaan dan regulasi. Mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyaluran kepada penerima manfaat, seluruh proses membutuhkan sistem kontrol yang terintegrasi. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan seperti penurunan kualitas bahan, ketidaktepatan sasaran, hingga praktik koruptif dapat terjadi. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menjangkau aspek teknis di lapangan.
Dalam praktiknya, langkah tegas telah dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program. Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar telah ditutup. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara nyata dan tidak berhenti pada evaluasi semata. Penindakan terhadap pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, perhatian terhadap transparansi juga menjadi sorotan utama. Penekanan pada keterbukaan informasi muncul sebagai respons terhadap praktik pelaporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Budaya pelaporan yang hanya menonjolkan hal-hal positif berpotensi mengaburkan fakta di lapangan dan menghambat evaluasi yang objektif. Oleh karena itu, transparansi menjadi fondasi penting agar setiap perkembangan program dapat dipantau secara jujur dan menyeluruh.
Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mendorong sinergi antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Pelibatan aparat hingga tingkat daerah memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan melalui pendampingan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
