Pemerintah pusat mengambil langkah strategis untuk menekan konsumsi energi di tengah dampak krisis global akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan mulai berlaku April 2026.
Airlangga menyebut pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat, ujarnya.
Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mendorong layanan berbasis digital dan mengacu pada pengalaman pascapandemi. Selain ASN, skema serupa juga akan diterapkan di sektor swasta sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, katanya.
Untuk menekan konsumsi energi, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.
Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, ujar Airlangga.
Pembatasan juga berlaku untuk perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%, tuturnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dioptimalkan menjadi lima hari dalam sepekan dengan tetap memperhatikan daerah tertentu.
Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu, kata Airlangga.
Ia menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya turut menerapkan kebijakan WFH dan WFA mulai 1 April 2026.
Dengan adanya imbauan penghematan ini, kita dari MPR melaksanakan WFH dan WFA, ujar Siti.
Ia menjelaskan pengaturan kerja dilakukan empat hari dalam sepekan denga
