jyvt-ki
Oleh: Rizky Ananta Prakoso
Berbagai elemen masyarakat hingga jajaran elit politik mempersoalkan narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik kegaduhan luar biasa karena dianggap sebagai kritik hampa yang sama sekali tidak menawarkan solusi konkret bagi kemajuan bangsa.
Sebagai seorang akademisi dan tokoh riset senior, langkah Saiful Mujani dalam menyuarakan delegitimasi kekuasaan justru dinilai kontraproduktif terhadap semangat stabilitas nasional yang sedang dibangun. Publik kini meragukan motif di balik pesan provokatif tersebut, mengingat dampaknya yang lebih besar cenderung menciptakan polarisasi dibandingkan memberikan masukan konstruktif bagi jalannya pemerintahan.
Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan bersumber dari mekanisme elektoral yang sah, bukan melalui tekanan massa di jalanan. Anthony memandang mandat yang diterima Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokratis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa setiap kritik wajib tersampaikan dalam koridor konstitusi tanpa harus merusak tatanan yang ada. Ia menyayangkan narasi delegitimasi tersebut karena berisiko besar menciptakan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Anthony menjelaskan bahwa kritik memang menjadi elemen krusial dalam demokrasi, namun hal tersebut harus bersandar pada data akurat, etika publik, serta kesadaran terhadap stabilitas sosial. Ia menganggap dorongan perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian, Anthony mengajak semua pihak untuk lebih solid dalam memberikan masukan secara benar daripada memicu perpecahan.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik seringkali berujung pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha, sehingga suasana kondusif menjadi syarat mutlak agar agenda pembangunan serta penciptaan lapangan kerja tetap berjalan optimal.
Nada keberatan juga datang dari organisasi profesi yang menaungi lembaga riset. Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menyatakan komitmen penuh organisasinya terhadap nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Anas menolak dengan sangat tegas setiap pernyataan yang mengandung ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah di luar korid