Lombok – Kehadiran negara dalam melindungi anak-anak, khususnya dari kelompok rentan, kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang kini terus diperluas di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan ruang aman bagi anak-anak melalui pendidikan yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan sosial.
Program ini tidak hanya menjadi instrumen peningkatan akses pendidikan, tetapi juga wujud nyata intervensi negara dalam menjamin hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak NTB, Ahmad Masyhuri, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau anak-anak dari kelompok paling rentan, terutama mereka yang berada pada desil terbawah tingkat kesejahteraan.
“Sesungguhnya pembentukan Sekolah Rakyat ini adalah untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan. Yang paling diutamakan itu desil 1 dan 2. Artinya mereka yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya.
Lebih dari sekadar akses pendidikan gratis, imbuhnya, Sekolah Rakyat mengusung pendekatan holistik yang menempatkan anak sebagai subjek utama pembangunan. Lingkungan belajar yang ramah anak menjadi prioritas, dengan perhatian khusus terhadap kondisi psikologis dan sosial peserta didik.
“Sekolah Rakyat tidak hanya menampung anak dari keluarga miskin, tetapi juga anak-anak dengan latar belakang sosial kompleks, seperti korban penelantaran hingga trauma akibat peristiwa tertentu,” katanya.
Hal ini menunjukkan bahwa negara memahami kompleksitas persoalan yang dihadapi anak-anak rentan dan meresponsnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat dirancang dengan standar yang memadai dan modern. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga sarana pembelajaran berbasis teknologi.
