Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekosistem hilirisasi peternakan sebagai strategi konkret memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan rantai produksi pangan tidak berhenti di hulu, tetapi terintegrasi hingga ke pasar sehingga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa percepatan implementasi program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, BUMN pangan, BUMD, hingga pelaku usaha lokal.
Kita tidak ingin peternak hanya memproduksi, tetapi kesulitan menjual hasilnya. Karena itu hilirisasi menjadi kunci. Produksi harus terhubung dengan offtaker, industri, dan pasar. Kalau pasar jelas, peternak pasti semangat, ujarnya.
Menurut Makmun, program HAT dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup pembibitan, penyediaan pakan, budidaya, rumah potong hewan unggas, pengolahan produk, hingga distribusi ke pasar. Dengan sistem terintegrasi ini, peternak tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang kokoh.
Peternak tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Mereka harus menjadi pelaku utama yang sejahtera. Negara harus hadir memastikan produksi berjalan, harga menguntungkan, dan pasar tersedia, tegasnya.
Ia juga menambahkan, hilirisasi bukan semata soal investasi besar, tetapi juga upaya membangun kemandirian peternak lokal.
Kalau peternak kuat, daerah kuat. Kalau daerah kuat, pangan nasional aman. Ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi ketahanan pangan jangka panjang, lanjut Makmun.
Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan kesiapan daerahnya untuk mempercepat pembangunan ekosistem HAT. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kami siap terlibat dan mendorong pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian dalam budidaya broiler maupun layer. Ini bukan hanya soal investasi, tetapi bagaimana masyarakat NTB mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung, ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, yang menilai percepatan HAT sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
