Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kebijakan publik.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa setiap aspirasi memiliki nilai yang sama, baik berasal dari kalangan akademisi maupun masyarakat di pelosok desa.
“Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok pun segera saya tindak lanjuti,” katanya.
Menurut Prabowo, negara yang maju adalah negara yang berani mendengar persoalan, mengakui kekurangan, dan bekerja keras mencari solusi bersama.
“Saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan,” tegasnya.
Komitmen pemerintah untuk membuka ruang komunikasi tersebut mendapat perhatian di tengah meningkatnya dinamika demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah. Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
“Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukkan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak antikritik,” ujar Alwan.
Ia berharap setiap tuntutan mahasiswa tetap berangkat dari kajian akademik yang mendalam sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan kebijakan publik.
“Memang eskalasi demonstrasi mahasiswa juga perlu didalami, apakah tuntutannya memang berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam. Kita berharap tidak ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa yang ingin menggembosi pemerintah,” katanya.
Pandangan senada dikemukakan Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, yang menilai aksi demonstrasi dalam penyampaian aspirasi tetap terarah pada upaya perbaikan kebijakan dan tidak berkembang menjadi narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Kita harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, Niswatus Shabrina, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai saluran demokrasi, tidak hanya melalui demonstrasi.
“Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal media sosial yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harus menjadi ruang edukasi bagi publik,” katanya.
Berbagai pandangan tersebut menekankan penyampaian aspirasi dan kritik tetap memiliki ruang dalam demokrasi dan keterbukaan pemerintah menerima masukan melalui dialog dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas kebijakan.
