Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya dinamika ekonomi global. Langkah tersebut ditunjukkan melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memastikan perekonomian nasional tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan eksternal. Berdasarkan hasil rapat tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kepercayaan pasar, stabilitas nilai tukar rupiah, dan ketahanan sektor keuangan.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan sinergi antaranggota KSSK akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dan saling mendukung.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.
Menurut Destry, koordinasi tersebut mencakup seluruh anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan. Masing-masing institusi akan terus memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” kata Destry.
Destry mengatakan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk itu, bank sentral akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen stabilisasi.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” jelas Destry.
Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga melanjutkan kebijakan yang bertujuan menarik aliran modal asing ke Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan insentif melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.
Langkah cepat pemerintah tersebut diharapkan mampu memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan koordinasi yang semakin erat melalui KSSK, stabilitas moneter, ketahanan sistem keuangan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional diyakini dapat terus terjaga sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
