Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat membuat aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program. Karena itu, pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan standar operasional, transparansi informasi, hingga kesiapan menghadapi risiko operasional perlu dilakukan secara konsisten agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG sebagai bentuk komitmen melindungi penerima manfaat MBG. Pengawasan dilakukan dengan memastikan setiap dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan, sementara SPPG yang tidak mampu memperbaiki kekurangan dan membahayakan keamanan penerima manfaat dapat dihentikan secara permanen.
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN tidak memberikan perlakuan khusus berdasarkan siapa pengelola sebuah SPPG. Penilaian dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap sistem dan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapur yang tidak memenuhi ketentuan tetap dapat dikenai tindakan. Dalam tiga minggu sejak dirinya memimpin BGN, sebanyak 1.300 SPPG disebut telah ditutup karena tidak memenuhi standar, yang terdiri dari sekitar 800 dapur pada tahap awal dan tambahan 500 dapur berikutnya.
Penutupan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan MBG, melainkan untuk memastikan program berjalan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memberikan pesan yang jelas bahwa jumlah dapur dan luas cakupan penerima bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas makanan, keamanan proses produksi, kebersihan lingkungan dapur, kompetensi tenaga kerja, serta kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi indikator utama penyelenggaraan MBG.
Menurut Sudaryono, BGN juga terus mempelajari praktik terbaik dari SPPG yang mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri dan menggunakan test kit dalam proses pengawasan makanan. Praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi dapur lainnya untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi masalah sejak tahap produksi sebelum makanan diterima oleh penerima manfaat.
Penguatan pengawasan juga perlu disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat. BGN telah menyiapkan Radar MBG, sebuah layanan digital yang memungkinkan orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengetahui berbagai informasi mengenai pelaksanaan program. Melalui sistem tersebut, informasi mengenai sekolah penerima MBG, menu harian, kandungan gizi, dokumentasi makanan, serta SPPG yang memproduksi makanan dapat dipantau secara lebih terbuka.
Keamanan pangan juga tidak dapat hanya dibebankan kepada BGN. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pemerintah daerah siap memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG melalui koordinasi dan pengawasan bersama. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar program dapat berjalan tepat sasaran, aman, serta memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat di daerah.
Ria menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aspek pelaksanaan MBG berjalan secara beriringan. Pemerintah daerah perlu melibatkan perangkat daerah terkait, satuan pendidikan, BGN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi keamanan pangan dan ketepatan penerima manfaat. Dengan pembagian peran yang jelas, berbagai potensi persoalan dapat diketahui lebih cepat dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
