JAKARTA Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial (bansos).
Perbaikan dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kualitas data sosial ekonomi semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam penyaluran program pemerintah.
“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya.
Ia menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus BPS mencapai sekitar Rp7 triliun. Purbaya juga mengakui kesalahan dalam proses pendataan melalui survei masih mungkin terjadi. Namun, pemerintah menargetkan hasil pendataan pada tahun depan dapat lebih rapi dan akurat.
“Kira-kira hampir Rp7 triliun, sedikit lebih dari Rp7 triliun dengan macam-macam. Jadi, tahun depan seharusnya lebih baik. Kalau salah satu, dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” ujarnya
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan desil akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Ia menilai perbaikan diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos, baik ketika masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan maupun ketika masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat.
“Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari.
